Komisi VIII DPR RI: Pemerintah Wajib Audit Total Legalitas Daycare Secara Nasional

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total dan audit menyeluruh terhadap seluruh daycare di Indonesia. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas terungkapnya kasus dugaan kekerasan terhadap puluhan anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta. Selly menekankan bahwa audit tersebut harus mencakup aspek legalitas, standar operasional prosedur (SOP), hingga kompetensi tenaga pengasuh guna memastikan anak-anak tidak menjadi objek komersialisasi tanpa jaminan keselamatan.

Berdasarkan laporan terbaru, setidaknya 53 anak terindikasi menjadi korban kekerasan di Daycare Little Aresha dari total 103 anak yang menitipkan diri. Selly menyoroti bahwa rendahnya standar perlindungan anak dalam layanan pengasuhan berbasis bisnis menjadi akar masalah yang memicu terjadinya kekerasan dalam durasi waktu yang lama. Oleh karena itu, DPR meminta kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk memperketat regulasi serta sistem deteksi dini agar fungsi pengawasan negara tidak kalah oleh mekanisme pasar.

Menindaklanjuti situasi ini, Kementerian PPPA telah menurunkan tim khusus untuk melakukan asesmen awal dan memberikan pendampingan psikososial bagi para korban serta keluarga mereka. Sementara itu, Polresta Yogyakarta terus melakukan penyelidikan mendalam dan pemeriksaan saksi-saksi setelah melakukan penggerebekan pada Jumat (24/4/2026). Momentum ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan dan pengawasan aktif terhadap seluruh lembaga penitipan anak di tingkat nasional. Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, 8 Perjalanan KA dari Gambir dan Senen Dibatalkan

    Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta resmi membatalkan delapan perjalanan kereta api (KA) jarak jauh keberangkatan Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada Rabu (29/4/2026). Langkah ini…

    Bapanas: Ketegangan Hormuz Tak Ganggu Pasokan 11 Pangan Strategis Nasional

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz, Timur Tengah, tidak mengganggu ketersediaan 11 pangan pokok strategis nasional, dengan kondisi stok tetap aman. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo…