Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tengah memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan revalidasi UNESCO Global Geopark (UGGp) di Indonesia. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa proses revalidasi dan validasi taman bumi pada tahun 2026 ini merupakan momentum strategis untuk mempertahankan pengakuan internasional. Sinergi antara pemerintah pusat, pengelola geopark, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara konservasi, pendidikan, serta pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab.
Geopark di Indonesia memiliki peran vital sebagai ekosistem pembangunan berkelanjutan yang menyatukan pelestarian alam dengan peningkatan kesejahteraan warga sekitar. Berdasarkan arahan kebijakan Kemenpar dan RPJMN 2025–2029, pengembangan taman bumi difokuskan pada penciptaan destinasi berkualitas yang berdaya saing global. Pemerintah melalui Bappenas bahkan menargetkan Indonesia memiliki 17 UNESCO Global Geopark pada tahun 2029, di mana sektor pariwisata akan menjadi motor penggerak utama pemanfaatannya.
Sebagai langkah konkret, Kemenpar telah menggelar rapat koordinasi strategis pada Kamis (5/3/2026) untuk menyusun lini masa kerja dan pembagian peran yang terukur. Upaya maksimal ini dilakukan demi mempertahankan status kartu hijau (green card) bagi geopark yang sudah ada, serta mendorong calon geopark baru seperti Bojonegoro dan Ranah Minang Silokek untuk mendapatkan pengakuan global tahun ini. Dengan manajemen yang terencana dan kolaboratif, Indonesia optimis mampu menunjukkan komitmen kuat dalam mengelola warisan geologi dan keanekaragaman hayati kepada dunia. Dikutip dari Antaranews.com
