Pemkot Mataram Desak Penutupan Penyedia MBG yang Tidak Sesuai Standar

Mataram – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan mengambil langkah tegas dengan meminta penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah. Langkah ini diambil menyusul adanya temuan makanan tidak layak konsumsi di sejumlah sekolah selama Ramadhan 1447 Hijriah, seperti puding basi, kurma berulat, hingga apel busuk. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, menegaskan bahwa penyedia yang berulang kali melakukan kesalahan fatal harus segera dievaluasi dan dihentikan operasionalnya agar tidak membahayakan kesehatan para peserta didik.

Yusuf menjelaskan bahwa pihak sekolah memiliki hak penuh sebagai penerima manfaat untuk mendapatkan kualitas makanan terbaik sesuai standar gizi. Selama ini, kendala utama terletak pada minimnya koordinasi langsung karena SPPG mendistribusikan makanan langsung ke sekolah-sekolah tanpa melalui Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, Disdik mengimbau para kepala sekolah untuk tidak ragu melaporkan setiap temuan kualitas makanan yang buruk agar tindakan evaluasi dapat segera dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Sebagai bentuk tindak lanjut, Dinas Pendidikan Kota Mataram berencana segera bersurat kepada instansi terkait untuk mengevaluasi kinerja seluruh penyedia program MBG. Evaluasi komprehensif ini dinilai mendesak guna memastikan keamanan pangan bagi siswa dan menjamin keberhasilan program nasional dalam menciptakan Generasi Emas 2045. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan insiden makanan tidak layak konsumsi tidak terulang kembali dan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat kesehatan nyata bagi anak-anak sekolah di Mataram. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    Lawan Mafia Hutan, Kemenhut Beri Sinyal Perketat Hukum dan Cegah Kejahatan Lingkungan

    JAKARTA – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkomitmen memperkuat sistem penegakan hukum lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi teknologi mutakhir. Dirjen Gakkum Kemenhut, Dwi Januanto, mengungkapkan…

    Pemerintah Segera Luncurkan Bursa Mineral Indonesia demi Kedaulatan Komoditas

    JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana besar untuk segera membentuk Bursa Mineral Indonesia dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa saat ini…