Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para bupati dan walikota di Aceh untuk mempercepat pengumpulan data rumah warga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Mendagri menekankan bahwa kecepatan data dari pemerintah daerah merupakan kunci utama agar bantuan pusat bisa segera dicairkan. Ia menyarankan agar pendataan dilakukan secara bergelombang dan langsung diserahkan ke BNPB tanpa harus menunggu seluruh wilayah selesai diverifikasi.

Untuk mempermudah proses di lapangan, Mendagri memberikan kebijakan khusus bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan seperti KTP atau KK akibat bencana. Kepala kampung diperbolehkan melakukan pendataan langsung dan menandatangani laporan kerusakan sebagai dasar pertanggungjawaban awal. Data tersebut kemudian disahkan oleh bupati dengan pendampingan dari pihak Kajari dan Kapolres guna memastikan transparansi namun tetap mengutamakan kecepatan pelayanan bagi masyarakat terdampak.

Kecepatan pelaporan ini sangat krusial karena pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan, mulai dari dana perbaikan rumah senilai Rp 15 juta hingga Rp 30 juta, bantuan isi rumah sebesar Rp 3 juta, hingga dana pemulihan ekonomi sebesar Rp 5 juta. Selain itu, warga dengan rumah rusak berat berhak mendapatkan hunian sementara atau dana tunggu hunian. Mendagri berharap pemerintah daerah di Aceh dapat meniru kesigapan wilayah lain di Sumatra yang telah lebih dulu menyetorkan data sehingga bantuan dapat dieksekusi tepat waktu. Dikutip dari RRI.co.id