Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan bahwa rencana pembukaan lahan kelapa sawit di Papua harus mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan keadilan sosial. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis secara terbuka sebelum merealisasikan pembangunan energi berskala besar di wilayah tersebut. Menurut Johan, Papua memiliki karakter ekologis yang sensitif dan hutan alam yang luas, sehingga kebijakan yang diambil tidak boleh dilakukan secara coba-coba agar tidak menimbulkan dampak kerusakan yang sulit dipulihkan.

Selain aspek lingkungan, Johan juga menekankan pentingnya audit perizinan lahan dan pelibatan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan. Ia menilai bahwa penanaman sawit harus diuji secara serius dari sisi ekologi dan tata kelola lahan, bukan hanya dilihat dari kepentingan ekonomi atau ketahanan energi semata. Pengalaman bencana ekologis di wilayah lain di Indonesia harus menjadi pelajaran agar pembangunan di Papua dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Pernyataan ini menanggapi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi nasional demi mengurangi ketergantungan impor BBM. Presiden merencanakan pengembangan potensi energi baru terbarukan dan bioenergi di berbagai daerah, termasuk melalui penanaman sawit dan tebu di Papua untuk menghasilkan biodiesel serta etanol. Meskipun mendukung kemandirian energi, legislator mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut tetap selaras dengan daya dukung lingkungan di Bumi Cendrawasih. Dikutip dari Antaranews.com