Jakarta – Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Ia menekankan persoalan PBJP muncul sejak perencanaan hingga pemilihan penyedia, dan pengawasan yang kuat penting untuk menyelamatkan keuangan negara.
Pemerintah meluncurkan e-Audit Katalog Elektronik Versi 6 untuk memerangi korupsi di sektor PBJ yang rawan praktik mafia anggaran. Inovasi ini memungkinkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan audit real-time berbasis data transaksi elektronik sehingga indikasi kecurangan bisa dideteksi sebelum kerugian terjadi.
Pendekatan digital ini mengubah paradigma pengawasan PBJ dari metode konvensional menjadi lebih modern, memungkinkan deteksi dini transaksi anomali. Program ini merupakan kolaborasi BPKP, LKPP, dan KPK untuk memperkuat integritas dan transparansi PBJP.
PLT Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menegaskan sektor PBJ masih menjadi episentrum kejahatan korupsi dan medan perang pemberantasan korupsi di Indonesia. Dikutip dari Antaranews.com
