Cegah Inflasi Pangan, Kepala Daerah Diminta Tingkatkan Pengawasan Harga

Jakarta – BGN Minta Kepala Daerah Gerakkan Masyarakat Bertani dan Beternak untuk Cegah Inflasi Pangan. Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh kepala daerah untuk menggerakkan masyarakat agar aktif bertani dan beternak, sebagai upaya menjaga pasokan pangan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah inflasi pangan akibat meningkatnya kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan, seiring penambahan jumlah SPPG, permintaan bahan pangan terus meningkat. Menurutnya, penyediaan bahan baku MBG dapat menjadi salah satu pemicu inflasi pangan.

“Gerakan ini bertujuan membantu menyiapkan bahan baku pangan yang dibutuhkan program MBG agar tidak menyebabkan inflasi. BGN menekankan kebijakan kepada SPPG untuk memanfaatkan bahan baku lokal di daerah,” ujar Nanik dalam keterangan pers, Kamis (20/11/2025).

Presiden Asian Society of Agricultural Economist (ASAE), Bustanul Arifin, menilai potensi inflasi akibat MBG harus ditangani dengan hati-hati. Menurutnya, peningkatan produksi dan produktivitas menjadi kunci untuk menyeimbangkan lonjakan permintaan.

“Lonjakan permintaan bahan baku sejak program MBG memang tidak terhindarkan, tetapi masih dapat diantisipasi. Pemerintah telah mempersiapkan sejumlah langkah antisipatif,” kata Arifin dalam wawancara bersama Pro3 RRI, Rabu (19/11/2025).

Arifin juga menyoroti pentingnya insentif yang adil bagi peternakan rakyat dalam rantai nilai perunggasan. Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi memerlukan koordinasi antara pusat dan daerah serta kontrak pasokan antarwilayah.

“Aktivitas bertani dan beternak harus berbasis insentif ekonomi yang jelas. Penguatan rantai pasok menjadi strategi efektif untuk mencegah lonjakan harga dan menjaga stabilitas pangan,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan stok pangan tetap aman, harga stabil, dan program MBG berjalan lancar tanpa menimbulkan tekanan inflasi di masyarakat. Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Kasus Dugaan Penyelewengan 600 Ton Beras SPHP, Mentan Minta Diusut hingga Akar

    Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyelewengan 600 ton beras bersubsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diduga dioplos dan dijual sebagai beras premium. Temuan…

    DPR Dorong RUU Perampasan Aset Tanpa Penyalahgunaan Kekuasaan

    Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan atau instrumen untuk menyasar pihak tertentu. Menurutnya, penyusunan…