Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran Diberi Rapor Merah oleh Celios, Gerindra Beri Pembelaan

  • Politik
  • October 13, 2026
  • 0 Comments

Jakarta – Partai Gerindra mengkritik laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios). Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai laporan tersebut tidak objektif karena memuat sejumlah tuduhan yang dinilai tidak didukung bukti kuat. Menurut Sugiat, penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang dilakukan pemerintah bertujuan menjaga fondasi keuangan negara dalam jangka panjang serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sugiat juga membantah penilaian Celios terkait pembatasan kebebasan sipil dan dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi psikologis masyarakat. Ia menegaskan bahwa demokrasi tetap berjalan terbuka karena masyarakat masih dapat menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Selain itu, Sugiat menyebut evaluasi dan pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional. Ia juga mempertanyakan metode penilaian Celios yang dianggap lebih mencerminkan opini kelompok tertentu daripada mengukur kinerja pemerintahan secara objektif.

Sebelumnya, Celios bersama Kabinet Bayangan merilis laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengukur persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyampaikan bahwa 75 persen dari 1.122 responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Keluhan responden meliputi kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan persoalan penegakan hukum. Menanggapi laporan tersebut, Gerindra menegaskan pemerintah tetap berfokus pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan sebagai indikator utama pembangunan nasional. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    KPU Siapkan Aturan Baru Pemilu, Imbas Putusan MK soal Ijazah Gibran

    Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan aturan Pemilu mendatang. Komisioner KPU…

    Survei LKPI Pemilu 2029: Peta Kekuatan Partai Politik Masih Tersebar Beragam

    Jakarta – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan bahwa peta kekuatan dan pilihan masyarakat terhadap partai politik menjelang Pemilu 2029 masih sangat dinamis dan beragam.…