Pentingnya Pembangunan PSEL, Qodari: Indonesia Terancam Lumpuh Total Kelebihan Sampah

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan langkah strategis yang sangat mendesak. Menurutnya, jika penanganan sampah tidak segera digencarkan menggunakan teknologi modern, Indonesia terancam mengalami darurat sampah pada tahun 2028 akibat kelebihan daya tampung. Qodari memperingatkan bahwa tanpa adanya pengolahan yang terpadu, tempat-tempat penampungan sampah di tanah air akan lumpuh total karena kapasitasnya yang sudah melebihi batas.

Langkah taktis ini juga merujuk pada instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang terus mendorong pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah kini gencar mempercepat proyek PSEL sebagai momentum transformasi berkelanjutan. Melalui program ini, sampah tidak hanya dikelola agar tidak menumpuk, tetapi juga dioptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru terbarukan demi menjaga kelestarian lingkungan jangka panjang.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah memulai proyek pembangunan PSEL di wilayah Bali yang dirancang memiliki daya tampung pengelolaan hingga 1.600 ton sampah per hari. Qodari optimis kehadiran PSEL ini akan menjadi solusi konkret untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi cetak biru (blueprint) penanganan krisis sampah yang dapat segera diimplementasikan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Menhub Tinjau Penanganan Korban dan Evakuasi KM Mutiara Sentosa II yang Terbakar

    Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau langsung proses evakuasi penumpang KM Mutiara Sentosa II yang mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu (2/8/2026). Dari Pelabuhan…

    Pemerintah Nilai Kritik Masyarakat Berperan Penting dalam Evaluasi Kebijakan

    Jakarta – Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kritik publik dinilai menjadi elemen penting dalam proses evaluasi kebijakan agar berbagai…