Mentrans Usulkan Pembangunan Apartemen dan Rumah Susun di Kawasan Transmigrasi

Jakarta – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong pembangunan rumah susun dan apartemen di kawasan transmigrasi sebagai solusi atas semakin terbatasnya lahan dan tingginya harga tanah. Menurutnya, konsep hunian vertikal dinilai lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan rumah tapak, sehingga dapat mendukung penataan kawasan transmigrasi yang lebih modern. Ke depan, rumah tapak akan diprioritaskan bagi masyarakat lokal, sedangkan transmigran pendatang diarahkan menempati hunian vertikal.

Mentrans menjelaskan bahwa penerapan konsep hunian vertikal menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan ruang di kawasan transmigrasi. Dengan model apartemen atau rumah susun, penggunaan lahan dapat lebih efektif sekaligus mendukung pengembangan kawasan yang terintegrasi. Langkah ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan hunian di tengah meningkatnya nilai lahan di berbagai daerah.

Selain mengembangkan konsep hunian vertikal, Kementerian Transmigrasi juga meningkatkan standar kualitas rumah bagi para transmigran. Pemerintah menargetkan seluruh rumah transmigrasi menggunakan standar tipe 45 mulai tahun depan, meningkat dari sebelumnya tipe 36. Penambahan luas bangunan ini bertujuan menyediakan minimal dua kamar tidur agar setiap keluarga memiliki ruang tinggal yang lebih layak, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan keluarga modern, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan transmigrasi. Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Menhub Tinjau Penanganan Korban dan Evakuasi KM Mutiara Sentosa II yang Terbakar

    Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau langsung proses evakuasi penumpang KM Mutiara Sentosa II yang mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu (2/8/2026). Dari Pelabuhan…

    Pemerintah Nilai Kritik Masyarakat Berperan Penting dalam Evaluasi Kebijakan

    Jakarta – Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kritik publik dinilai menjadi elemen penting dalam proses evaluasi kebijakan agar berbagai…